Banyaknya Temuan Terkait Rehab SD, Ketua DPW MOI Jabar Nilai Dinas Pendidikan Kurang Tegas
Admin
---
Corongrakyat-Garut- Sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut mendapatkan dana rehabilitasi ruang kelas, yang dikerjakan secara kontraktual atau pihak ketiga.
Namun pantauan awak media, proyek rehab SD yang tersebar di beberapa kecamatan ini diduga sarat permainan oknum pemborong. Mengapa, karena sebagian proyek ditemukan tanpa memasang papan informasi hingga pengerjaannya yang terkesan asal-asalan.
Seperti SDN 4 Mekarwangi dan SDN 1 Jayamukti, di Kecamatan Cihurip, tidak memasang papan informasi dan pengerjaanya diduga dimonopoli atau disubkonkan kepada oknum kepala sekolah.
Kemudian SDN 4 Karangsari Kecamatan Cikelet, juga tidak memasang papan informasi dan pengerjaannya hanya pengecatan dinding dan genting, mengganti kusen, dan sebagian plafon.
Selanjutnya, SDN Cihaurkuning di Kecamatan Cisompet. Komite dan warga setempat mengaku jengkel karena tidak dilibatkan, mereka juga mengaku tidak mengetahui biaya dan sumber dana rehab sekolah. Terlebih, kata warga, banyak menggunakan bahan bekas seperti genting dan lainnya.
Menyikapi kejanggalan dalam realisasi proyek rehab sekolah di Kabupaten Garut, Ketua DPW PW/MOI Jabar, R. Satria Santika menilai ada kelalaian atau kurang adanya pengawasan dari pihak dinas.
"Konsultan dan pihak dinas pendidikan kabupaten Garut saya kira kurang tegas, pengawasannya lemah sehingga banyak pemborong yang mengabaikan transparansi publik, yang jelas-jelas diwajibkan sesuai amanat undang-undang KIP No.14 tahun 2008, karena keberadaan papan informasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui serta bersama-sama mengawasi, sekaligus untuk menghindari asumsi tidak baik terhadap proyek," ungkap Bro Tommy sapaan akrab Ketua DPW MOI Jabar ini, Senin (2/12/24).
Tommy menambahkan, selain soal papan informasi, teknis pengerjaan juga terkesan asal dan klasifikasi kerusakan masing-masing sekolah juga perlu dipertanyakan.
"Yang saya baca dari temuan-temuan rekan dilapangan, pengerjaan rehab satu sama lain ada perbedaan, ada yang sifatnya rehab ringan, ada yang sedang. Saya paham tidak semua sekolah kerusakannya sama, tapi yang saya maksud sekaligus yang menjadi pertanyaannya adalah apakah perencanaannya sudah sesuai apa tidak, biayanya disesuaikan dengan klasifikasi kerusakan masing-masing sekolah apa tidak, perencanaannya bener apa enggak," ujarnya.
Disisi lain Tommy menyangkan sikap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang terkesan cuek dan kurang adanya ketegasan.
"Dari awal muncul temuan proyek rehab saya sering menyampaikan ke orang dinas, tapi tidak ada tindakan tegas sehingga ketika ada proyek baru lagi, teknis dilapangannya masih sama, enggak ada perubahan,"imbuh Tommy.
Tommy menduga ada permainan antara pemborong atau pihak CV dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Karena itu, Ia berharap persoalan proyek sekolah harus segera diperiksa oleh penegak hukum.
"Jangan-jangan kalau begitu terus ada konspirasi, permainan untuk sama-sama mencari keuntungan dari proyek. Saya harap ini menjadi perhatian APH, baik Kejaksaan, Polres juga Inspektorat untuk segera memeriksa semua proyek sekolah SD di Kabupaten Garut," tandasnya.
(Red)
