CORONGRAKYAT.COM Makassar — Aliansi KERAMAT menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (29/01/26). Aksi ini dipimpin Rull selaku jenderal lapangan, atas kehadiran Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, serta mencuatnya wacana kedatangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke Sulawesi Selatan.
Massa aksi melakukan pembakaran ban dan membentangkan spanduk penolakan keras bertuliskan “Menolak Kedatangan Menteri Kehutanan dan Jokowi di Sulawesi Selatan.” Aksi ini menjadi simbol kemarahan rakyat atas kerusakan hutan, pembiaran penambangan liar, serta krisis keadilan hukum yang dinilai terus dibiarkan negara.
Rull menegaskan bahwa unjuk rasa yang digelar untuk kedua kalinya di titik yang sama bukanlah aksi seremonial, melainkan peringatan terbuka kepada negara dan pejabat publik yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat dan kehancuran lingkungan.
“Ini bukan aksi main-main. Ini adalah akumulasi kemarahan rakyat. Menteri Kehutanan datang ke Sulsel, tapi tidak berani menemui rakyat untuk berdialog membahas terkait maraknya perampasan ruang hidup dan alam dieksploitasi atas nama pembangunan. Ini bentuk pelecehan terhadap aspirasi publik,” tegas Rull dalam orasinya.
Dia juga menyoroti wacana kedatangan Joko Widodo ke Sulawesi Selatan. Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI tidak bisa lepas tangan dari berbagai persoalan besar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan hukum di mata publik.
Sebelumnya diketahui, Aliansi KERAMAT telah menggelar aksi unjuk rasa pertama pada 28 Januari 2026 di lokasi yang sama. Namun hingga aksi jilid II kembali digelar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak kunjung hadir menemui massa, mempertegas kesan anti-kritik dan abai terhadap suara rakyat.
Selain isu kehutanan, Aliansi KERAMAT secara terbuka menyoroti dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam sejumlah kasus dugaan korupsi besar, di antaranya dugaan korupsi impor minyak dan dugaan korupsi kuota haji. Tudingan ini disampaikan sebagai bentuk desakan moral dan politik agar penegakan hukum tidak tebang pilih dan tidak tunduk pada kekuasaan.
Aliansi KERAMAT menegaskan sikapnya akan terus berada di garis depan perlawanan rakyat. Jika negara memilih diam dan pejabat terus menghindar, maka suara jalanan akan menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak kebal kritik dan hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian. (Wawan Copel)
