CORONG RAKYAT — Dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah fondasi utama kekuasaan. Ketika rakyat bersuara melalui aksi damai, itu bukan bentuk perlawanan, melainkan ungkapan kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap negeri ini.
Sayangnya, dalam berbagai aksi yang terjadi belakangan ini — yang menyuarakan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan DPR RI — Ketua DPRD justru memilih diam, bahkan enggan turun langsung menemui massa yang menyampaikan aspirasi.
Sikap seperti ini bukan hanya mencerminkan kurangnya keberanian, tetapi juga mempertanyakan sensitivitas moral dan kepemimpinan seorang wakil rakyat.
Ketua DPRD adalah simbol representasi politik di daerah, yang seharusnya menjadi jembatan antara suara masyarakat dan pemerintah.
Ketidakhadiran dalam momen-momen penting justru membuka jurang antara lembaga legislatif dan rakyatnya sendiri.
Ketika Diam Bukan Lagi Netral
Dalam situasi seperti ini, diam bukan sikap netral, melainkan bentuk abai. Ketika rakyat bersuara tentang ketidakadilan, ancaman terhadap kebebasan sipil, atau kebijakan yang merugikan masyarakat, maka seorang pemimpin yang tidak hadir adalah pemimpin yang gagal membaca nurani rakyat. Apalagi jika alasan ketidakhadiran adalah kenyamanan pribadi atau kekhawatiran citra politik.
Seharusnya, pemimpin di daerah, khususnya Ketua DPRD, menunjukkan empati dan keberanian. Menemui massa aksi bukan soal setuju atau tidak setuju, tetapi soal menghormati proses demokrasi.
“Jika pemimpin tak berani mendengar langsung aspirasi rakyat, lalu kepada siapa rakyat harus berharap?”, Ujar adnan febryan sebagai ketua cabang adat sampulonrua himpunan pelajar mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB-RAYA) (03/09).
Harapan dan Peringatan
Kami tidak sedang mencari pejabat yang sempurna, tetapi yang mau mendengar, mau berdialog, dan mau berada di tengah rakyat saat rakyat bersuara. Menutup telinga dan menghindar dari massa aksi hanya akan memperburuk citra DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi milik rakyat, bukan milik segelintir elit.
Penulis :
Risal, Ketua PMII Bantaeng
